Tidak bosan pagi siang malam sampai pagi lagi diskusi tentang masalah satu ini. BBM adalah salah satu hal yang krusial untuk dibicarakan karena mencakup hidup banyak orang di Indonesia khususnya golongan menengah ke bawah. Kenaikan harga minyak dunia telah memicu masalah besar bagi negara-negara dunia lebih khusus lagi negara berkembang. Tidak hanya itu, krisis Yunani yang tak kunjung usai sampai detik ini menambah deret masalah yang harus segera diselesaikan dalam jangka waktu dekat.
Kenaikan harga BBM sebesar 1500 rupiah ditentang hampir 85% penduduk Indonesia menurut survey sebuah lembaga-yang dibahas dalam diskusi di sebuah statisun televisi. Apakah ini solusi terbaik yang bisa diambil pemerintah? Kebijakan ini sebenarnya adalah alternatif terakhir yang bisa diambil pemerintah dalam rangka menyelamatkan perekonomian negara- dengan mengorbankan rakyat. Tetapi, apakah sesulit itu keadaan negara saat ini? Saya rasa tidak. Pembebanan subsidi dalam APBN masih bisa diselamatkan. Berita korupsi dan penyalahgunaan wewenang di dirjen pajak adalah angin segar bagi kementerian keuangan. Hal ini membuktikan belum adanya tranparansi alokasi pajak pada penerimaan negara. Indonesia masih bisa mengusahakan pajak untuk penutupan biaya subsidi yang membengkak lima bulan terakhir. Jika keadaan ini masih sulit, pembebanan subsidi bisa dialihkan kepada peningkatan pajak bagi kendaraan mewah. Di satu sisi ini akan membantu pembiayaan subsidi, di sisi lain hal ini akan membawa dampak yang cukup signifikan untuk program pengurangan emisi gas kendaraan di Indonesia sesuai target KTT sebelumnya.
Itu idealisme. Nyatanya pemerintah memang sulit sekali menekan beban subsidi yang mencekik APBN. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Kurangi subsidi mungkin bisa menjadi solusi. Kenaikan sebesar 1500 rupiah seperti mimpi buruk bagi perusahaan dan UMKM di Indonesia. Naikkan tetapi tidak sampai 1500 rupiah, mungkin 500 rupiah. Kebijakan pemerintah kali cukup over confident. Cadangan inflasi yang masih cukup tinggi membuat pemerintah berharap banyak pada rakyat yang dikira mampu menghadapi kenaikan yang cukup drastis ini. BLSM pun tidak memberikan solusi. Dana yang salah sasaran dan pada akhirnya tidak dialokasikan untuk produksi massa. Kebijakan terbaik saat ini adalah BLSM dikhususkan kepada UMKM dan perusahaan-perusahaan menengah ke bawah. Dengan subsidi ataupun bantuan, cost of production mampu ditekan dan pada akhirnya harga kebutuhan pokok masih stabil. Tidak ada alasan untuk rakyat mengemis BLSM kepada pemerintah. Dana BLSM dapat dialokasikan pada perbaikan infrasruktur, serta membantu petani menjaga stabilitas kualitas dan pengadaan kebutuhan pokok. Bertahan sampai sembilan bulan ke depan adalah the main goal dan harus diprioritaskan.
Noviati Wani Wibawati
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada
Kenaikan harga BBM sebesar 1500 rupiah ditentang hampir 85% penduduk Indonesia menurut survey sebuah lembaga-yang dibahas dalam diskusi di sebuah statisun televisi. Apakah ini solusi terbaik yang bisa diambil pemerintah? Kebijakan ini sebenarnya adalah alternatif terakhir yang bisa diambil pemerintah dalam rangka menyelamatkan perekonomian negara- dengan mengorbankan rakyat. Tetapi, apakah sesulit itu keadaan negara saat ini? Saya rasa tidak. Pembebanan subsidi dalam APBN masih bisa diselamatkan. Berita korupsi dan penyalahgunaan wewenang di dirjen pajak adalah angin segar bagi kementerian keuangan. Hal ini membuktikan belum adanya tranparansi alokasi pajak pada penerimaan negara. Indonesia masih bisa mengusahakan pajak untuk penutupan biaya subsidi yang membengkak lima bulan terakhir. Jika keadaan ini masih sulit, pembebanan subsidi bisa dialihkan kepada peningkatan pajak bagi kendaraan mewah. Di satu sisi ini akan membantu pembiayaan subsidi, di sisi lain hal ini akan membawa dampak yang cukup signifikan untuk program pengurangan emisi gas kendaraan di Indonesia sesuai target KTT sebelumnya.
Itu idealisme. Nyatanya pemerintah memang sulit sekali menekan beban subsidi yang mencekik APBN. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Kurangi subsidi mungkin bisa menjadi solusi. Kenaikan sebesar 1500 rupiah seperti mimpi buruk bagi perusahaan dan UMKM di Indonesia. Naikkan tetapi tidak sampai 1500 rupiah, mungkin 500 rupiah. Kebijakan pemerintah kali cukup over confident. Cadangan inflasi yang masih cukup tinggi membuat pemerintah berharap banyak pada rakyat yang dikira mampu menghadapi kenaikan yang cukup drastis ini. BLSM pun tidak memberikan solusi. Dana yang salah sasaran dan pada akhirnya tidak dialokasikan untuk produksi massa. Kebijakan terbaik saat ini adalah BLSM dikhususkan kepada UMKM dan perusahaan-perusahaan menengah ke bawah. Dengan subsidi ataupun bantuan, cost of production mampu ditekan dan pada akhirnya harga kebutuhan pokok masih stabil. Tidak ada alasan untuk rakyat mengemis BLSM kepada pemerintah. Dana BLSM dapat dialokasikan pada perbaikan infrasruktur, serta membantu petani menjaga stabilitas kualitas dan pengadaan kebutuhan pokok. Bertahan sampai sembilan bulan ke depan adalah the main goal dan harus diprioritaskan.
Noviati Wani Wibawati
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada
0 komentar:
Posting Komentar